Kodim Poso, - Komandan Kodim (Dandim) 1307/ Poso, menghadiri rapat bersama Forkopimda Kab. Poso, dalam rangka membahas beberapa persoalan yang terjadi di wilayah Kab. Poso. bertempat di Dermaga Presisi Kodim 1307/Poso, Jl. H. Agusalim, Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso. Rabu (16/08/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Bupati Poso, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, Dandim 1307/Poso, Letkol Inf. Hasroel Tamin, S.H.,M.Hub.Int., Kapolres Poso, AKBP Riski Fara Sandhy, S.I.K.,M.I.K., Ketua DPRD Kab. Poso, Sesi Kristina Darmawati Mapeda, S.H.,M.H., Kepala Kejari Poso, Imam Sutopo, S.H.,M.H., Kepala BNNK Poso, AKBP Kahar Muzakir, S.H.,M.H., Pj. Sekda Kab. Poso, Frits Sam Purnama, S.H.,M.Ap., Ketua KPU Kab. Poso, Ridwan Dg. Nusu, S.Sy., Branch Manager PT. Miko Prima Perkasa, i. Delim Poumbatu, Kaban Kesbangpol Kab. Poso, j. Markarma Lasimpala, S.P.,M.P., Sekertaris Dinas Dukcapil Kab. Poso, K. Marmin, S.E.,M.Si., para kepala dan perwakilan OPD Kab. Poso serta tamu undangan + 20 orang.
Dalam Sambutannya, Bupati Poso, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang menyampaikan yang intinya, “Terdapat beberapa poin yang akan dibahas diantaranya, masalah peredaran Miras dan Narkoba, masalah khamtibmas menjelang Pemilu, masalah kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg, Penundaan Pilkades dan status bank tanah.
Bupati Poso selaku pemimpin rapat, akan membuka kesempatan kepada tamu undangan untuk menyampaikan hal-hal tentang beberapa poin yang menjadi pembahasan demi kepentingan daerah.
Tentang peredaran Miras bahwa beberapa waktu lalu telah menjadi sorotan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga, hal ini harus adanya jalan keluar yang terbaik tentang pelarangan peredaran Miras sesuai Perda Tahun 2001 bagi seorang yang memabukan kepada orang lain dengan ancaman dipidana penjara satu tahun.
Memang terdapat beberapa kesulitan terkait hal itu, dimana kepentingan wisata khususnya para wisatawan mancanegara yang memang membutuhkan alkohol sehingga penegakan harus diatur sesuai kebutuhan dan spesifikasi wilayah dan untuk Wilayah Kota Poso harus adanya penegakan ketat serta harus adanya batasan tentang produk dan pembatasan jumlah maupun kadar alkohol yang beredar.
Peredaran Narkoba wilayah Kab. Poso saat ini masuk urutan ke 5 di wilayah Sulteng, pencapaian ini merupakan prestasi yang baik dimana awalnya Kab. Poso masuk urutan ke 4 peredaran narkoba sehingga prestasi ini perlu dipertahankan.
Perlu adanya solusi tentang informasi hoax yang beredar di Medsos yang berpotensi mengganggu ketertiban terkait isu-isu yang sengaja menyerang pemerintah.
Persoalan kelangkaan tabung gas LPG jenis 3 Kg memang menjadi persoalan mendesak saat ini, hal itu terjadi karena masih banyaknya pengguna yang tidak tepat sasaran maupun kenaikan harga yang hampir mencapai 4 kali lipat sesuai harga HET, dan terkait adanya status Bank Tanah memang telah berkoordinasi dengan Pemda Kab. Poso, akan tetapi Pemda menyarankan agar melakukan sosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran status Bank Tanah di Kab. Poso.
Jika melihat dari beberapa persoalan yang terjadi bahwa memang terdapat kelemahan terkait aturan yang dimiliki baik aturan peredaran Miras maupun penggunaan tabung Gas LPG 3 Kg yang dinilai tidak tepat sasaran, dimana dari kedua persolan tersebut sampai dengan saat ini tidak mendapatkan jalan keluar sehingga menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bahkan respon dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Mendorong Pemda Kab. Poso agar melakukan revisi terkait Perda yang mengatur soal kedua persoalan tersebut serta harus adanya penindakan secara tegas terhadap oknum yang dengan sengaja melakukan kecurangan seusai hukum dan undang-undang yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Dandim 1307/Poso, Letkol Inf. Hasroel Tamin, S.H.,M.Hub.Int., menyampaikan, Kodim 1307/Poso telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang dianggap masuk dalam indeks kerawanan pemilu, dimana terdapat daerah yang dinilai mengalami kerawanan Pemilu sesuai pembahasan internal Kodim 1307/Poso.
Kami TNI - Polri, Khususnya Kodim 1307/Poso bersama Polres Poso siap melaksanakan pengamanan menjelang Pemilu,”tambah Dandim.
Mengenai penggunaan tabung Gas LPG 3 Kg yang dinilai tidak tepat sasaran, Dandim menambahkan, harus adanya aturan khusus dari pihak Pertamina terhadap pangkalan nakal yang sengaja memainkan harga atau melakukan penjualan kepada pengecer.
Bahwa dalam pengawasan dilapangan soal peredaran Narkoba harus dilakukan sedini mungkin dengan sasaran kaum milenial,”tutup Dandim 1307/Poso. (Pendim_1307).
0 Komentar